Bogor IAITF. Simposium Desa 2022 dan Louching Sekolah Pemerintahan Desa yang dilaksankan pada Sabtu, (2/09/22) di Aula Prof Dr. Andi Hakim Nasution IPB Universiti Bogor yang diselenggarakan oleh MPP ICMI berkolaborasi dengan IPB Universiti.
Sebagai Wakil Ketua ICMI Orwil Riau bidang ekonomi Ummat, Dr. H. M. Rizal Akbar yang diutuskan oleh ICMI Riau pada acara itu, pada sesi pertanyaan mengambil kesempatan menyampaikan kondisi Desa Perbatasa Republil Indonesia di pesisir Selat Melaka yakni di Pulau Rupat, keterbatasan imprastruktur, rendahnya ekonomi, SDM, kesehatan serta belummaksimalnya industri wisata pantai adalah isu yang masih mewarnai pintu gerbang NKRI tersebut. Dalam kesempatan itu dihadapan pemangku kepentingan Kementrian Desa, Dirjen Bina Desa Kemendagri, Anggota DPR RI Dr. Rikediah PitalokaPitaloka, Rizal mengharapkan kiranya hal ini dapat dijadikan fokus utama dalam kebijakan pembangunan Desa secara nasional.
Simposium Desa dan Lounching Sekolah Pemerintahan Desa dibuka langsung oleh Prof. Dr. Arif Satria yang merupakan Ketua Umum MPP ICMI Pusat dan juga Rektor IPB Universiti. Dalam sambutannya Arif Satria mengingatkan bahwa ICMI harus hadir ditengah masyarakat untuk melakuka inovasi dan transformasi. Menurutnya dari empat model masyarakat Indonesia yang belum mendapat sentuhan adalah mereka yang berada pada kondisi kemiskinan dan tingkat kecerdasan yang rendah. Kondisi ini banyak ditemukan pada masyarakat Pedesaan. Untuk itu menurutnya perlu inivasi dan transformasi pembangunan yang berbasi dipedesaan, sehingga diharapkan kedepan dari Desa menuju Indonesia emas ditahun 2045.
Inovasi dan transformasi pedesaan dikembangka di IPB melalui pendekatan Data Desa Presisi (DDP), dengan pelaksanaan Sekolah Pemerintahan Desa. Dr. Sofyan Sjaf selaku Ketua Program menyatakan bahwa DDP sebagai upaya menjawab kegagalan perencanaan pembangunan pedesaan yang selalu tidak tepat sasaran akibat penyimpanhan data yang digunakan. Dengan DDP proses data dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, sehingga inilah nantinya yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
ditulis oleh : Indah
