Esai ditulis oleh : Assoc Prof Dr.H. M. Rizal Akbar, M.Phil
Pada Rabu malam, 16 September 2026, berlangsung sebuah pertemuan penting di kediaman Datuk Timo Kibda, SH, yang mempertemukan sejumlah tokoh dan unsur masyarakat dalam pembahasan mengenai masa depan pembentukan Daerah Otonomi Baru di kawasan pesisir Riau. Pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh Ketua Tim Pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir, Norham Syam Abd Wahab beserta rombongan. Juga hadir ketua ikatan keluarga daerah yang ada dikota Dumai, yakni dari IKA Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Bengkalis dan Pekanbaru. Turut hadir pula penasihat tim, Drs. H. Zulkifli AS, M.Sc. dan Penulis sendiri hadir sebagai ketua Ika Bengkalis. Pertemuan ini menjadi salah satu ruang penting untuk mempertemukan gagasan, aspirasi, dan perspektif kesejarahan dalam melihat kemungkinan pembentukan sebuah provinsi baru yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki identitas sejarah, budaya, dan arah pembangunan yang khas.
Dari pertemuan tersebut mengemuka satu gagasan yang menarik, yakni perlunya memberi identitas baru bagi calon provinsi yang selama ini dikenal dengan sebutan Riau Bagian Pesisir atau Riau Pesisir. Identitas baru itu tidak semestinya hanya menggambarkan posisi geografis, tetapi juga harus mampu mengangkat akar sejarah, marwah budaya, dan cita-cita pembangunan kawasan. Dari sinilah nama Provinsi Sri Indrapura memperoleh relevansinya: sebuah nama yang berakar pada warisan Kesultanan Siak Sri Indrapura, namun diarahkan untuk membangun visi modern kawasan pesisir yang kuat, berdaya saing, dan terhubung dengan Selat Melaka.
Gagasan pembentukan Provinsi Sri Indrapura sebaiknya tidak dipahami semata-mata sebagai agenda pemekaran wilayah. Ia dapat diletakkan sebagai sebuah proyek peradaban: usaha menyusun kembali identitas kawasan pesisir timur Riau dengan bertumpu pada sejarah, marwah Melayu, pengalaman politik Kesultanan Siak, perjuangan leluhur, serta kebutuhan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter ekonomi pesisir. Kawasan Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti memiliki kesamaan penting dalam orientasi maritim, sungai, pelabuhan, perdagangan, industri, dan keterhubungan dengan Selat Melaka. Dalam perspektif ini, nama Sri Indrapura bukan sekadar nomenklatur baru, melainkan simbol untuk menyatukan memori sejarah dengan visi pembangunan masa depan.
Gagasan pembentukan Provinsi Sri Indrapura sebaiknya tidak dipahami semata-mata sebagai agenda pemekaran wilayah. Ia dapat diletakkan sebagai sebuah proyek peradaban: usaha menyusun kembali identitas kawasan pesisir timur Riau dengan bertumpu pada sejarah, marwah Melayu, pengalaman politik Kesultanan Siak, perjuangan leluhur, serta kebutuhan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter ekonomi pesisir. Kawasan Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti memiliki kesamaan penting dalam orientasi maritim, sungai, pelabuhan, perdagangan, industri, dan keterhubungan dengan Selat Melaka. Dalam perspektif ini, nama Sri Indrapura bukan sekadar nomenklatur baru, melainkan simbol untuk menyatukan memori sejarah dengan visi pembangunan masa depan.
Salah satu dasar pemikiran utama adalah mengangkat kembali marwah Melayu. Marwah di sini bukan dimaknai secara sempit sebagai kebanggaan etnis, melainkan sebagai kehormatan peradaban yang lahir dari sejarah panjang masyarakat Melayu di Selat Melaka. Dunia Melayu pernah berkembang melalui perdagangan, pelayaran, bahasa, Islam, diplomasi, sastra, hukum, dan pemerintahan. Hikayat Siak sendiri merupakan salah satu teks penting dalam tradisi historiografi Melayu dan menjadi sumber utama untuk memahami perjalanan politik Kesultanan Siak. Edisi ilmiahnya bahkan menempatkan Hikayat Siak, Syair Perang Siak, Syair Raja Siak, dan Bāb al-Qawā‘id sebagai korpus penting sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Karena itu, pembentukan Provinsi Sri Indrapura dapat diberi makna sebagai ikhtiar mengembalikan sejarah Melayu ke dalam percakapan pembangunan modern.
Marwah Melayu juga perlu diterjemahkan ke dalam etika pemerintahan dan pembangunan. Nilai seperti amanah, musyawarah, adil, menjaga kehormatan, melindungi masyarakat, dan menghormati hukum dapat menjadi prinsip dasar provinsi baru. Di sinilah Bāb al-Qawā‘id penting sebagai warisan kelembagaan. Naskah tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Kesultanan Siak pernah berusaha membakukan aturan, pembagian wilayah, jabatan, kewenangan, peradilan, dan hubungan antara pusat dengan daerah. Dengan demikian, kejayaan Melayu tidak hanya terletak pada istana, pakaian adat, atau simbol kebesaran, tetapi juga pada kemampuan membangun tata pemerintahan yang tertata. Provinsi Sri Indrapura dapat mengambil semangat itu dalam bentuk pemerintahan modern yang transparan, profesional, digital, dan dekat dengan masyarakat.
Gagasan kedua adalah mengembalikan semangat kejayaan Siak. Yang dimaksud bukan menghidupkan kembali kerajaan, melainkan menghidupkan kembali posisi strategis Siak sebagai salah satu pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Melayu. Dalam tradisi Hikayat Siak, Siak berkembang sebagai pusat kekuasaan tersendiri setelah pergulatan panjang dengan Johor-Riau. Kajian terhadap Syair Perang Siak juga menunjukkan bahwa kisah Raja Kecil dipakai untuk menegaskan bahwa Siak tidak tunduk begitu saja kepada Johor atau Melaka, dan bahwa teks tersebut mempunyai fungsi politik untuk memperkuat legitimasi dinasti Siak. Dengan demikian, semangat kejayaan Siak dapat dipahami sebagai semangat membangun pusat kekuatan baru yang berdiri dengan identitas, kemampuan, dan tata kelolanya sendiri.
Semangat tersebut sangat relevan bagi masa kini. Kawasan pesisir timur Riau memiliki kekuatan ekonomi besar, tetapi hingga kini belum sepenuhnya dibingkai sebagai satu poros pembangunan yang utuh. Dumai memiliki pelabuhan dan industri; Bengkalis memiliki sumber daya maritim dan posisi perbatasan; Siak memiliki basis sejarah, industri, dan sungai; Rokan Hilir memiliki perikanan dan pertanian pesisir; sedangkan Kepulauan Meranti memiliki karakter kepulauan, sagu, kelapa, dan ekonomi bahari. Jika disatukan dalam satu kerangka pembangunan, kawasan ini dapat berkembang sebagai provinsi maritim yang berbasis industri, perdagangan, logistik, dan ekonomi pesisir, bukan sekadar provinsi administratif baru.
Gagasan ketiga adalah menghubungkan pembentukan provinsi dengan perjuangan leluhur hingga Raja Kecil. Raja Kecil merupakan figur penting dalam memori politik Siak. Ia terkait dengan krisis legitimasi Johor, perjuangan atas takhta, konflik dengan kekuatan Bugis, dan kemudian pembentukan pusat kekuasaan baru di Siak. Dalam Hikayat Siak, perjalanan ini bukan hanya kisah personal seorang raja, tetapi narasi tentang lahirnya identitas politik baru di pesisir timur Sumatra. Manuskrip Hikayat Siak sendiri diketahui mempunyai tradisi teks yang panjang dan disalin dalam beberapa naskah, termasuk Cod. Or. 7304 di Leiden yang merupakan salinan dari naskah koleksi von de Wall. Artinya, perjuangan Raja Kecil tidak hanya hidup dalam ingatan lisan, tetapi juga dalam tradisi manuskrip Melayu.
Menghubungkan gagasan Provinsi Sri Indrapura dengan perjuangan leluhur bukan berarti menjadikan sejarah sebagai legitimasi politik tunggal. Sejarah harus diperlakukan sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai alat romantisasi. Namun nilai perjuangan seperti keberanian, kemandirian, daya tahan, kemampuan membangun pusat kekuasaan baru, dan kemampuan beradaptasi dalam konflik regional sangat relevan bagi pembangunan hari ini. Provinsi baru memerlukan keberanian untuk membangun sistem pemerintahan yang berbeda dari pola lama, dengan fokus pada kekuatan kawasan sendiri. Dalam konteks ini, Raja Kecil dapat diposisikan sebagai simbol keberanian membangun pusat baru ketika tatanan lama tidak lagi mampu menampung aspirasi politik dan sosial.
Gagasan keempat adalah homogenitas pembangunan berbasis kawasan pesisir. Homogenitas di sini bukan berarti semua wilayah harus memiliki struktur ekonomi yang sama, tetapi bahwa kelima daerah memiliki orientasi pembangunan yang relatif serumpun: sungai, laut, pelabuhan, industri, perdagangan, perikanan, dan konektivitas Selat Melaka. Inilah pembeda utama dibandingkan kawasan daratan Riau yang lebih banyak berorientasi ke pusat administratif Pekanbaru dan koridor darat. Sejak abad ke-17, kawasan Siak dan Sumatra tengah telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan pedalaman dengan Selat Melaka. Arsip sejarah menunjukkan bahwa hasil seperti emas, beras, dan komoditas pedalaman mengalir melalui sungai menuju jalur perdagangan internasional.
Orientasi tersebut masih terasa hingga sekarang. Sungai dan pelabuhan tetap menjadi tulang punggung ekonomi kawasan. BPK Wilayah IV mencatat bahwa Sungai Siak berperan besar dalam kemajuan ekonomi Siak Sri Indrapura dan bahkan membentuk kawasan perdagangan yang kemudian tumbuh di sekitar pusat kerajaan. Ini berarti bahwa pembangunan Provinsi Sri Indrapura dapat diletakkan pada satu logika spasial yang konsisten: hinterland–sungai–pelabuhan–Selat Melaka–pasar regional. Dengan kerangka itu, industri dan perdagangan maritim bukan tambahan, tetapi menjadi inti strategi pembangunan.
Provinsi Sri Indrapura juga dapat diarahkan menjadi provinsi industri-maritim. Dumai sudah memiliki basis industri dan pelabuhan yang kuat. Siak memiliki Tanjung Buton, kawasan industri, dan jalur sungai. Bengkalis memiliki posisi strategis di Selat Melaka. Rohil memiliki sumber daya perikanan dan pesisir. Meranti memiliki kekuatan ekonomi kepulauan. Jika potensi tersebut diintegrasikan, provinsi baru dapat mengembangkan klaster industri, logistik, perikanan, pengolahan hasil perkebunan, ekonomi biru, jasa pelabuhan, perdagangan lintas batas, dan pariwisata sejarah. Dengan demikian, struktur pembangunan menjadi lebih homogen secara orientasi: pesisir, maritim, dan perdagangan.
Ada pula dimensi penting dalam hubungan dengan ASEAN. Provinsi Sri Indrapura secara geografis berada di salah satu kawasan paling strategis di Asia Tenggara, yaitu Selat Melaka. Ini membuka peluang bagi kerja sama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan penelitian dengan Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Dengan identitas Sri Indrapura, kawasan ini dapat membangun branding yang lebih kuat sebagai bagian dari dunia Melayu Selat Melaka. Hal ini relevan dengan sejarah Siak yang sejak lama berada dalam jaringan Johor, Melaka, Minangkabau, dan perdagangan regional. Kesultanan Siak sendiri dipahami oleh banyak kajian sebagai bagian penting dari peradaban Melayu-Islam yang berkembang di Sumatra timur pada abad ke-18 hingga abad ke-20.
Namun, pembentukan Provinsi Sri Indrapura harus tetap diletakkan dalam prinsip kehati-hatian. Nama besar, sejarah besar, dan simbol budaya tidak akan cukup tanpa kesiapan fiskal, administrasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Marwah Melayu harus diwujudkan dalam kualitas pelayanan publik; semangat kejayaan Siak harus diterjemahkan menjadi inovasi; perjuangan Raja Kecil harus dimaknai sebagai keberanian membangun; sedangkan identitas pesisir harus diwujudkan dalam kebijakan ekonomi maritim yang nyata. Jika tidak, semua itu hanya akan menjadi romantisme.
Karena itu, gagasan Provinsi Sri Indrapura idealnya berdiri di atas empat fondasi utama. Pertama, fondasi peradaban, yaitu mengangkat marwah Melayu-Islam sebagai sumber nilai. Kedua, fondasi sejarah, yaitu menghubungkan diri dengan Kesultanan Siak, Raja Kecil, manuskrip, dan pengalaman tata kelola masa lalu. Ketiga, fondasi geoekonomi, yaitu menjadikan sungai, pelabuhan, industri, dan Selat Melaka sebagai inti pembangunan. Keempat, fondasi tata kelola modern, yaitu membangun pemerintahan yang efektif, demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam kerangka ini, Provinsi Sri Indrapura dapat menjadi lebih dari sekadar DOB. Ia dapat menjadi proyek kebangkitan kawasan. Bukan kebangkitan dalam arti kembali kepada masa lalu, tetapi kebangkitan dalam arti memanfaatkan kekuatan sejarah untuk membangun masa depan. Siak memberi memori; Melayu memberi identitas; Raja Kecil memberi semangat perjuangan; Selat Melaka memberi orientasi ekonomi; dan masyarakat pesisir memberi energi sosial bagi pembentukan provinsi baru.